Rabu, 5 Juli 2023 - 13:53:46 WIB
Mahfud Md: Belum Ada Keputusan soal Penutupan Ponpes Al-Zaytun
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Nasional - Dibaca: 29185 kali

Medan (wartamedan.com) -

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap belum ada kesimpulan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun akan tetap dibiarkan beroperasi atau ditutup. Dia lalu menggambarkan sikap Pemerintah terhadap Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo yang didirikan oleh Abu Bakar Baasyir, mantan napi terorisme. 

"Kita belum sampai ke kesimpulan itu, tapi selama ini kita belum pernah menutup pondok pesantren," kata Mahfud pada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

Mahfud mengatakan pemerintah tidak menutup Pesantren Al Mukmin, saat Abu Bakar Baasyir tersandung kasus terorisme. Hal itu dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Abu Bakar Baasyir adalah tindakan perorangan.

"Termasuk pondok pesantren yang seperti Al Mukmin sekalipun, kita tidak (menutup). Tapi kalau pribadi yang melakukan pidana ya kita... Tapi itu akan di baca dulu," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung rekomendasi MUI soal pembubaran Ponpes Al-Zaytun. Ridwan Kamil memuturkan MUI memang menyampaikan rekomendasi pembekuan atau pembubaran kegiatan operasional Ponpes Al-Zaytun.

"Pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, dilansir detikJabar, Senin (3/7).

Namun ada syarat dari Ridwan Kamil jika memang Ponpes Al-Zaytun hendak dibekukan. Ia meminta agar penutupan pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut dilakukan dengan bijak dengan memikirkan nasib para santri.

"Tetapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan anak yang sudah berstatus murid atau santri di sana, bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya," kata Kang Emil.

Ia meminta agar pembubaran Al-Zaytun nantinya tidak mengorbankan hak pendidikan anak-anak yang sudah menempuh pendidikan di pesantren tersebut khususnya warga Jawa Barat.

"Jadi penyelesaian Al-Zaytun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana," tegasnya menambahkan.

 

 

 

 

-a1/mbc-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)