Senin, 20 Juli 2020 - 01:02:15 WIB

Musyawarah daerah atau Musda Partai Golkar Sumut, yang rencananya digelar akhir Juli 2020 di Jakarta, diharap berjalan demokratis dan tak ada keberpihakan.

“Kita berharap Musda Golkar Sumut diharap dapat berjalan sehat, demokratis, konstitusional dan tak ada keberpihakan,” kata Pengamat Politik dan Pembangunan, Azhari AM Sinik, di Medan, Minggu (19/7).

Untuk menjaga kompetisi yang sehat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar diminta mencermati aspirasi masyarakat terkait adanya oknum yang berpotensi mengusik jalannya musda tersebut.

“Dalam kaitan ini, kita usulkan DPP Golkar bersikap bahkan memberhentikan ADK T dari dua jabatannya, yakni sebagai Plt Ketua Partai Golkar Sumut dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Partai Golkar.

Alasannya, ada dugaan bakal terjadinya keberpihakan. “Keberpihakan kepada salah satu calon ketua, hal biasa di Musda Golkar Sumut. Saya juga bisa memahaminya,” lanjutnya.

Tapi, lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) ini, keberpihakan tadi dikhwawatirkan akan terkesan berlebihan.

Sinik memflash-back Musda Golkar pada Februari lalu, yang kemudian dianggap tidak sah oleh DPP.

Adapun alasannya, pembentukan panitia Musda tidak diakui DPP, yang berakibat jadwal Musda ulang Golkar Sumut tak jelas juntrungannya.

Menurut Sinik, ada dua hal mendasar perlunya memberhentikan ADK, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang dan pembangkangannya kepada DPP, khususnya Ketua Umun Airlangga Hartarto dan Keputusan Mahkamah Partai.

Dua hal inilah yang membuat Musda X dianggap tidak sah dan rapat pembentukan panitia Musda ulang beberapa hari lalu ricuh, karena sebagian pengurus menilai rapat itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar.

Dua alasan ini, lanjut Azhari, sudah kuat menjadi dasar pemberhentian ADK. Hal lain adalah dugaan ADK terkait beberapa kegiatan fisik dan yang bersumber dari dana Pemprovsu.

Azhari, yang mengaku tidak berpihak pada kubu manapun di Musda Golkar Sumut, mengharapkan Ketum DPP Airlangga Hartarto (AH) segera mengevaluasi keberaaan ADK.

“AH harus tegas. Kalau dibiarkan, ini bisa merugikan partai,” ujarnya.

Tegas

Selain itu, Azhari juga mendesak AH agar tegas dan jelas-jelas memberi dukungan kepada Musa Rajekshah atau Yasir Ridho.

Azhari justru mempertanyakan apa gunanya diskresi untuk Ijeck jika masih membiarkan Ridho bergerilya mengumpulkan dukungan kabupaten dan kota.

“Setahu saya, dalam sejarah Golkar, diskresi adalah dukungan tersirat ketua umum kepada seseorang menjadi ketua,” ujarnya.

Kalau sudah ada diskresi, tidak ada lagi yang berani maju. Tapi, karena AH tidak tegas dan tidak jelas mendukung Ijeck, maka Yasir Ridho masih bergerak.

“Selama AH tidak tegas, Ridho tetap bergerak, melakukan pembangkangan terhadap diskresi Ketum,” katanya. Kalau mendukung Ijeck, kata Azhari, AH harus menegaskan dan Ridho berhenti mencari dukungan.

Kalau mendukung Ridho, AH juga harus tegas, jangan lagi mendorong-dorong Ijeck menjadi ketua.

Kalau sekarang, AH memperlihatkan ambiguitas. Satu fihak mendorong Ijeck maju, di fihak lain membiarkan Ridho juga maju.

Sebenarnya, yang teraniaya dalam hal ini adalah Ijeck. Doli dan Ridho mengunci rapat pintu komunikasi dengan Ketua DPD II.

“Sangat berbahaya kalau diskresi itu tidak diamankan. Sekarang saja, Ijeck sudah sangat teraniaya, baik karena kondisi yang diciptakan DPP maupun karena permainan Doli dan Ridho di DPD II.,” ujar Sinik.

“Sebaiknya AH tegas dan istiqomah dengan diskresi yang dikeluarkan DPP,” pungkas Sinik.

-a1/wci-

• Timnas U-16 Tak Perlu Banyak Perubahan
• Fabio Quartararo Juarai Grand Prix Spanyol
• Ferdinand Sinaga Perkuat PSMS
• Tahun Ini, Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 0%
• Gebyar Kemerdekaan 2020, PLN Beri Diskon Tambah Daya “Super Wow”

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)