Rabu, 14 Desember 2016 - 16:58:20 WIB
DPRD: Walikota Harus Lakukan Penyebaran Guru PNS
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Medan - Dibaca: 944 kali

Medan (wartamedan.com) -

Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S Msi melalui Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus melakukan penyebaran tenaga pendidik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pada seluruh sekolah yang ada di Kota Medan tanpa terkecuali pada daerah Medan Utara saat ini.

“Di sekolah negeri ini (SMA Negeri 20 Medan), sudah berulang kali kita minta agar ditambah,  SMK Negeri 13 Medan misalnya ternyata hanya 3 orang PNS-nya, bayangkan 3 PNS siapa yang mengajar, SMA Negeri 20 Medan sudah lumayan ada 22 orang PNS-nya, tapi belum penuhi standar. Maka sesungguhnya kita minta ke Pemko Medan lakukan penyebaran tenaga pendidik, jangan diinti kota saja,”kata anggota DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH di Medan.

Karena, fakta yang ditemui sekolah-sekolah seperti SMA Negeri 1,2, 3, 4 dan 5 itu jumlah PNS-nya hampir 100 persen.”Masalahnya mereka pada ga mau kemari (Medan Utara), makanya kita buat sebuah kebijakan pada Pemko Medan dalam penyebaran tenaga pendidik sama dengan tenaga kesehatan yang kita lakukan saat ini,”tegasnya.

Penjelasan tersebut, menjawab keluhan warga Jalan Bagan Deli atasnama Jauhari yang mempermasalahi dengan keberadaan SMA Negeri 20 Medan sebagai satu-satunya sekolah negeri setingkat SMA dikawasan Medan Belawan, ternyata menyimpan persoalan tenaga pendidik yang sangat kurang.

“Kami berharap bahwa untuk masalah pendidikan ini mohon disampikan pada Walikota Medan dan Gubernur Sumatera Utara kedepan yang berwennag atas SMA, bahwasannya SMA Negeri 20 Medan itu, masih kurang tenaga pendidik-nya hanya 22 orang PNS, sementara yang dibutuhkan 43 orang,”terangnya.

Dari kekurangan guru tersebut, ungkap Jauhari, maka ditampung guru dari luar (guru honor),”Ini nanti pastinya akan memberatkan orang tua murid, karena dibebankan uang iuran (komite sekolah) disebabkan dana BOS yang diberikan, tak mencukupi untuk membiayai ini,”paparnya.

Terkait, dana BOS, menurut Jauhari pihaknya selalu menemui adanya penyalahgunaan, belum lagi alokasi dana BOS dapat dinikmati semua pihak disekolah.”Hal inilah yang menurut kami perlu adanya peninjauan kembali. Apalagi ini sudah berjalan lama tanpa kita sadari yang justru bukan siswa tak mampu saja yang harus menikmati sebaliknya anak-anak pejabat di sekolah-sekolah favorit juga dapat,”paparnya.

Dari realita tersebutlah ditegaskan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, untuk kutipan pada dana komite sekolah komisi pemberantasan korupsi (KPK) saat berada di Kota Medan (Santika Dyandra Hotel) lalu, sudah meminta itu ditinjau ulang agar tidak dilakukan pengutipan selanjutnya.

Alasannya, terang Bahrum, bila tenaga honor kurang maka APBD Kota Medan  dikatakan wajib memberikan gaji sesuai dengan UMK (upah minimum kabupaten / kota).”Kedepan tenaga honor itu harus ada di APBD,”tegasnya.

 

 

 

-a1/dbc-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)