Senin, 16 Februari 2026 - 09:48:09 WIBPartai Demokrat Beri Sinyal Tolak Penghapusan Ambang Batas PT
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 28 kali
Partai Demokrat mengisyaratkan menolak wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam RUU Pemilu karena bisa membuat parlemen menjadi ‘sesak’.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron atau yang akrab disapa Hero, menilai ambang batas parlemen mesti tetap ada.
“Menurut saya urgensinya bahwa ambang batas parlemen ini masih tetap harus ada. Karena, menurut saya ya, artinya juga partai dan fraksi kan belum menentukan, menurut saya harus ada karena ini juga bagian dari penyederhanaan partai,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).
Menurutnya, Indonesia pernah menerapkan sistem nol ambang batas parlemen pada pemilu era Orde Lama. Hal itu membuat banyak partai politik masuk ke parlemen.
“Dari sekian banyak pengalaman yang pernah kita lakukan, pernah juga dulu banyak sekali multi-partai, pada demokrasi multi-partai seperti yang kita anut dulu, banyak sekali partai-partai di parlemen,” sambungnya.
Bahkan di era pemilihan modern sebelum masuk masa reformasi, kata dia, pernah juga ada penyederhanaan menjadi tiga partai. Kemudian kembali menjadi multi-partai.
“Kalaupun toh kemudian alasan utamanya bagi kami adalah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana ambang batas parlemen masih ada, namun kemudian ditinjau ulang terhadap besarannya, ya nanti besarannya berapa akan ditentukan oleh masing-masing fraksi, masing-masing partai di dalam pembahasan UU Pemilu,” tuturnya.
Tak hanya itu, Hero menyebut bila putusan MK yang meminta ambang batas parlemen dikocok ulang, sudah bersifat final dan mengikat, sehingga mesti ada angka besaran bukan justru dinolkan. Namun, ia enggan menyebutkan berapa ambang batas parlemen yang ideal, karena belum ada keputusan bersama terkait hal ini.
“Kita tunggu apakah ini menjadi inisiatif dari pemerintah atau inisiatif dari DPR. Kalau dari pemerintah, berapa pemerintah akan mendorong ambang batas? Kalau dari DPR kemudian kesepakatannya berapa persen? Ini saya kira akan tergambarkan nanti pada waktu kami sudah masuk dalam pembahasan dalam revisi UU Pemilu,” pungkasnya.
-a1/woc-
- Kakanwil Kemenag Sumut Lantik 8 Pejabat Administrator
- Dishub Medan Diminta Tinjau Ulang Tarif Parkir Rp5.000
- Polda Sumut Pastikan Bahan Pokok Aman Selama Bulan Ramadhan
- Kejagung Copot Kajari Deli Serdang dan Padang Lawas
- Segera Cuci Motor Setelah Kehujanan
0 Komentar :
Isi Komentar :
