» Kategori : Politik

Senin, 04 September 2017 - 02:27:34 WIB
Komnas HAM-PP Muhmmadiyah: Cabut Gelar Nobel Suu Kyi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah, salah satunya memimpin komunitas di kawasan dan komunitas internasional untuk mencabut gelar Nobel Perdamaian, Aung Saan Suu Kyi. Hal ini terkait tragedi yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, apa yang dialami etnis Rohingya di Myanmar ...
Selengkapnya->>


Senin, 04 September 2017 - 02:21:20 WIB
Zulkifli: Hentikan Kekerasan Rohingya Dengan Kemanusiaan
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendesak komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian masalah etnis cdi Rakhine berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga kekerasan bisa dihentikan. "Solidaritas kemanusiaan untuk Rohingya adalah implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Kita mendesak dunia internasional untuk adil dan tidak menetapkan standar ganda," kata Ketua MPR RI dalam keterangan ...
Selengkapnya->>


Senin, 04 September 2017 - 02:18:16 WIB
SBY Minta Suu Kyi Segera Bertindak
Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta  Aung San Suu Kyi yang kini menjabat penasihat pmerintah Myanmar segera bertindak mengatasi krisis Rohingnya. "Rohingnya ini masalah yang sangat serius. Kami berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," kata SBY kepada penasihat pemerintah Myanmar, setelah ...
Selengkapnya->>


Senin, 24 Juli 2017 - 03:39:39 WIB
Pengamat: UU Pemilu Jangan Cabut Kekhususan Aceh
Pengamat politik hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra, menyayangkan adanya pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu saat ini yang mencabut kekhususan Aceh dan menyatakan tidak berlaku. "Ketentuan itu terdapat di dalam Pasal 571 huruf D UU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna beberapa hari lalu," ujar Erlanda Juliansyah dalam keterangan tertulis yang ...
Selengkapnya->>


Kamis, 13 Juli 2017 - 03:00:26 WIB
DPRD Medan Bahas Ranperda Hak Keuangan Administrasi Pimpinan & Anggota DPRD
DPRD Medan mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengajukan Ranperda Hak Keuangan Admistratif  Pimpinan dan Anggota Legislatif Medan. Hal ini seluruhnya berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan admitratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sebaliknya ada yang menarik saat paripurna yang digelar ...
Selengkapnya->>


Kamis, 30 Maret 2017 - 21:19:04 WIB
Ketua KPU DKI dan Bawaslu Akui Terima Honor dari Tim Ahok
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengaku pernah menerima honor sebagai narasumber dari sebuah acara yang diadakan tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyayangkan hal tersebut.  Pengakuan itu disampaikan dalam sidang DKPP yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis ...
Selengkapnya->>


Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 68 | Next > | Last >>