» Kategori : Politik

Senin, 24 Juli 2017 - 03:39:39 WIB
Pengamat: UU Pemilu Jangan Cabut Kekhususan Aceh
Pengamat politik hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra, menyayangkan adanya pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu saat ini yang mencabut kekhususan Aceh dan menyatakan tidak berlaku. "Ketentuan itu terdapat di dalam Pasal 571 huruf D UU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna beberapa hari lalu," ujar Erlanda Juliansyah dalam keterangan tertulis yang ...
Selengkapnya->>


Kamis, 13 Juli 2017 - 03:00:26 WIB
DPRD Medan Bahas Ranperda Hak Keuangan Administrasi Pimpinan & Anggota DPRD
DPRD Medan mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengajukan Ranperda Hak Keuangan Admistratif  Pimpinan dan Anggota Legislatif Medan. Hal ini seluruhnya berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan admitratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sebaliknya ada yang menarik saat paripurna yang digelar ...
Selengkapnya->>


Kamis, 30 Maret 2017 - 21:19:04 WIB
Ketua KPU DKI dan Bawaslu Akui Terima Honor dari Tim Ahok
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengaku pernah menerima honor sebagai narasumber dari sebuah acara yang diadakan tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyayangkan hal tersebut.  Pengakuan itu disampaikan dalam sidang DKPP yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis ...
Selengkapnya->>


Kamis, 30 Maret 2017 - 21:16:31 WIB
MA Batalkan Aturan Masa Jabatan Pimpinan DPD 2,5 Tahun
Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  RI Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib terkait pembatasan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. MA memutuskan mencabut peraturan itu.  Peraturan DPD tersebut digugat oleh 10 orang anggota DPD yaitu Emma Yohana, Eni Khairani, Denty Eka Widi Pratiwi, Haafidh Asrom, Ahmad Subadri, Marhany, ...
Selengkapnya->>


Kamis, 30 Maret 2017 - 21:13:25 WIB
MUI: Kesaksian Hamka Haq di Sidang Tak Wakili Lembaga
  Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak kesaksian Hamka Haq, anggota Dewan Pertimbangan MUI, dalam sidang dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kesaksian Hamka Haq sebagai saksi ahli Ahok tidak mewakili lembaga MUI. “Pandangan Pak Hamka Haq adalah langkah mundur, dan dia tidak independen dengan statusnya sebagai elite partai,” kata Wakil Sekjen ...
Selengkapnya->>


Kamis, 23 Maret 2017 - 19:03:10 WIB
Masyarakat Adat Timika Desak Penutupan Freeport
Sekitar 50-an orang yang mengatasnamakan diri Masyarakat Adat Independen menggelar demonstrasi di Bundaran Timika Indah, Timika, Papua, Senin, menuntut penutupan segera PT Freeport Indonesia. Juru bicara demonstran Vinsen Oniyoma mengatakan sejak masuk ke Timika setelah mendapat legalitas dari undang-undang penanaman modal asing pertama tahun 1967 di Indonesia, Freeport tidak pernah melibatkan ...
Selengkapnya->>


Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 69 | Next > | Last >>