Kamis, 28 Agustus 2025 - 23:06:04 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri (wamen) melakukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan salah satunya dengan menjadi komisaris BUMN.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang di Ruang Sidang Pleno MK, mengatakan tenggang waktu tersebut diberikan untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam mengimplementasikan putusan MK. Pemerintah wajib menjalankan putusan atas dikabulkannya gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008.

“Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan diperlukan masa penyesuaian dimaksud paling lama dua tahun sejak putusan a quo (ini) diucapkan,” ujar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Menurut Mahkamah, waktu dua tahun itu cukup untuk melakukan perubahan terhadap posisi yang selama ini diduduki oleh wamen.

“Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatan yang dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Enny.

Dalam amar putusannya, Mahkamah secara eksplisit memasukkan frasa “wakil menteri” ke dalam norma Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang pada mulanya hanya berisi larangan rangkap jabatan untuk menteri. Melalui putusan tersebut, MK memaknai Pasal 23 UU Kementerian Negara menjadi:

“Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.”

Terhadap putusan tersebut, dua orang hakim menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani. Keduanya tidak masalah wamen rangkap jabatan.

-a1/rdc-

• Pemkot Medan Bekali Pedagang Tradisonal Tentang Pemahaman Digital
• Sistem Parkir Stiker Barcode Pemkot Medan Tidak Berlakukan Lagi
• Masyarakat Padati Lokasi F1 Powerboat
• BNN Gagalkan Penyelundupan 1.800 Rokok Elektrik
• Presiden Prabowo Berhentikan Immanuel Ebenezer Sebagai Wamenaker

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)