Rabu, 18 September 2013 - 21:56:41 WIB
Mulai 2014, Gaji PNS Sesuai Kinerja
Diposting oleh : redaksi1
Kategori: Medan - Dibaca: 712 kali

Medan (wartamedan.com) -

Kementrian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi pada tahun 2014 akan menerapkan sistem penilaian prestasi kinerja dalam penggajian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nilai itu akan mempengaruhi total gaji PNS yang akan dibawa pulang ke rumah.

“Kebijakan baru ini merunut pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kami sedang kaji, bagaimana mengalihkan anggaran hasil efisiensi itu dengan sistem baru," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo, Rabu (18/9).

Selain merancang soal penilaian berbasis prestasi itu, kata Eko, pemerintah juga akan mengkaji efisiensi dan optimalisasi anggaran pada tiap kementerian dan lembaga. Efisiensi akan diambil dari anggaran tunjangan dinas dan honorarium. "Ini yang masih dalam proses pembahasan. Sistem baru ini tidak menambah biaya baru, karena sifatnya hanya mengalihkan," katanya. 

Selain gaji, sebut Eko, PNS akan menerima tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya, namun besaran tunjangan kinerja berdasarkan prestasi PNS tersebut. Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011, sambung Eko, penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.

Sementara prestasi kerja, tambah Eko, adalah hasil kerja yang dicapai PNS pada satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. “Sasaran kerja pegawai itu adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai seorang PNS,” katanya.

Penilaian prestasi kerja PNS itu, lanjutnya, bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai. “Saat ini, pemerintah masih membahas rancangan PP tentang gaji dan pensiun. Peraturan ini selanjutnya akan diterapkan bersamaan dengan penerapan penilaian prestasi kerja per 1 Januari 2014. Jadi, pada saat yang sama, efisiensi anggaran pemerintah terjadi dan hasil efisiensi itu yang digunakan untuk tunjangan berbasis kinerja," ungkapnya.

Sistem penggajian

Sistem penggajian PNS yang dianut saat ini, kata Eko, bermacam-macam. Ada sistem penggajian berbasis kinerja dan posisi jabatan yang mencerminkan beban pekerjaan, tanggungjawab dan risiko pekerjaan. “Juga ada sistem penggajian berbasis personal berdasarkan kualifikasi pegawai, gelar akademik dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki,” katanya.

Pada tahun 2014, terang Eko, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengembangkan sistem penggajian berdasarkan posisi jabatan itu. "Bagaimana beban kerjanya, resikonya seperti apa. Kalau sekarang sedang mengembangkan sistem penggajian berbasis kinerja," ucapnya.

Sementara untuk saat ini, jelas Eko, sistem penggajian yang berlaku masih berdasarkan pangkat dan golongan PNS dan besarannya belum diukur berdasarkan kinerja. "Misalnya, golongan III/a, gajinya sekian. Jadi, kinerja pegawai belum diukur," ujarnya.

 Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2013 tentang Perubahan ke-15 atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil disebutkan, gaji pokok PNS golongan I/a masa kerja 0 tahun sebesar Rp1,32 juta, golongan II/a masa kerja 0 tahun mencapai Rp1,71 juta, golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun Rp2,18 juta dan golongan IV/a masa kerja 0 tahun mencapai Rp2,58 juta serta untuk golongan tertinggi IV/e dengan masa kerja 32 tahun, gaji pokok yang diberikan Rp5 juta.

 Seperti dikutip dari situs setkab.go.id, disebutkan dengan sistem baru itu gaji PNS mulai golongan I hingga IV dikabarkan akan naik, dimana gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp70 juta per bulan, pejabat eselon II sekitar Rp55-60 juta dan eselon III Rp45 juta. “Itu salah, tunjangan dan gaji itu beda," kata Eko.

 Kemenpan dan Reformasi, kata Eko, belum dapat menyebut angka besaran tunjangan kinerja. “Nantinya akan ditentukan berdasarkan kelayakannya. Ini yang belum diputuskan, masih dibicarakan berapa sih yang layak," ujarnya.

 Sementara Menteri Keuangan, M Chatib Basri, mengungkapkan seiring penerapan PP Nomor 46 Tahun 2011 pada tahun depan, Kementerian Keuangan telah membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kenaikan tunjangan kinerja bagi pejabat eselon I. 

 Dalam peraturan tersebut diatur batas maksimal pejabat struktural dalam mengerjakan proyek-proyek honorarium di luar tugas pokoknya. "Pejabat eselon I boleh mengerjakan proyek honorarium maksimal dua. Jadi, bukan dihapus, tapi dibatasi," ujar Chatib. 

 Dengan pembatasan pengerjaan proyek honorarium tersebut, dia optimistis dapat meningkatkan kinerja pejabat eselon I di kementerian dan lembaga.  "Artinya, kalau dia banyak mengerjakan proyek, kan tidak fokus pada pekerjaannya. Kalau sedikit, kan bisa konsentrasi, sehingga kompensasi tunjangan bisa lebih baik," tambahnya. 

 Mengenai besaran kenaikan tunjangan kinerja itu, menurut Chatib, diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami siapkan anggarannya saja. Besarannya sesuai proses reformasi birokrasi di masing-masing kementerian dan lembaga," tuturnya.

 

 

 

 

 

-stbrt-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)