Sabtu, 25 Mei 2013 - 16:41:29 WIB
Demokrat Tolak Laporkan Keuangan Kepada Publik
Diposting oleh : admin
Kategori: Politik - Dibaca: 814 kali

Jakarta (wartamedan.com) -

Partai Demokrat menolak memberikan laporan keuangannya secara transparan kepada publik. 

Menurut Undang-undang Parpol nomor 2 tahun 2011, pasal 34 a, jelas dikatakan setiap parpol wajib menyampaikan hasil audit penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 15 huruf (d) UU no 14/2008 menyatakan laporan keuangan lembaga publik itu harus transparan sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Partai Demokrat membuka laporan keuangan 2010 dan 2011 dan menyerahkan informasi laporan itu kepada Indonesian Corruption Watch (ICW). Pada sidang 28 Januari 2013, Majelis Komisioner KIP juga memerintahkan DPP PPP menyerahkan laporan keuangan kepada ICW, sedangkan untuk PAN saat ini masih dalam proses ajudikasi.

Dalam kaitan ini, Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz menyatakan, untuk PKS, PPP, PKB, PAN, PDIP dan Golkar sudah memberikan laporan keuangannya. Tapi cuma tiga yang mengakui mendapat sumbangan dari pihak ketiga.

"Mulanya dari 9 parpol yang kami minta laporan keuangannya melalui surat resmi, tak satupun yang menanggapi permintaan kami untuk melakukan transparansi anggaran parpol itu," kata Donal.

ICW kemudian menggugat sembilan parpol itu melalui KIP. Pada tahap mediasi PKS dan PKB memberikan semua laporan keuangannya termasuk pemasukan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, serta pihak ketiga. Tapi PDIP dan Golkar hanya melaporkan keuangan partai dari APBN saja.

"Partai Hanura meminta waktu 5 bulan untuk audit anggaran internal. Jadi hanya 4 parpol yang memberikan informasi di tahap mediasi," jelas Donal. Memasuki tahap ajudikasi, tiga partai yang dinyatakan kalah diproses ini, yakni Demokrat, PAN dan PPP. "Tapi sampai dengan hari ini hanya Demokrat yang tidak memberikan informasi keuangannya. Ini memberi catatan serius dan menjadi kecurigaan publik,’’ kata Donal. ‘

“Saya merasa miris, Demokrat tidak akan berubah menjadi lebih baik, karena hal-hal mendasar tidak dibuka kepada masyarakat," sambungnya. Sebagai partai yang berkuasa, Demokrat mustinya memberikan teladan dan contoh baik kepada masyarakat.

Keengganan partai Demokrat untuk membuka laporan keuangannya secara transparan dinilai Donal memperlihatkan belum adanya transparansi di partai yang digawangi Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Kondisi ini membuat publik semakin curiga dan yakin Partai Demokrat (termasuk juga partai politik yang lain), takut membuka diri untuk transparansi. Sehingga publik bisa menduga-duga ada uang yang tidak jelas asalnya dijadikan instrumen untuk mendanai partai. Sungguh, ini bisa jadi raport merah bagi Demokrat. 

 

-inlh-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)