Sabtu, 28 Juli 2018 - 01:07:10 WIB
DPRD: Sistem Zonasi PPDB Belum Layak Diterapkan di Medan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Medan - Dibaca: 191 kali

Medan (wartamedan.com) -

 

Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajudin Sagala, menilai sistem zonasi pada peneriman peserta didik baru (PPDB) belum layak diterapkan di Kota Medan. Sebab sistem ini sama dengan mendzolimi anak yang akan bersekolah di lembaga pendidikan negeri di Kota Medan.

“Kita menilai sistem zonasi PPDB khusus untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum layak diterapkan di Kota Medan,” ujarnya, Jumat (27/7).

Sebab lanjut Politikus PKS ini, tidak semua kecamatan yang ada di Kota Medan memiliki SMP Negeri. Sehingga sistem zonasi terkesan telah mendzolimi proses pendidikan di kota Medan. Mamang kata Rajuddin, di saat kota itu sudah maju, kebutuhan lembaga pendidikan negeri sudah terpenuhi. Jika semua kecamatan memiliki sekolah negeri, sistem zonasi tersebut boleh diterapkan.

Namun untuk Kota Medan yang merupakan kota terbesar nomor 3 di Indonesia, belum sepenuhnya bisa dilakukan sistem zonasi tersebut. Ia pun mencontohkan, di Kecamatan Medan Belawan yang memiliki 5 kelurahan hanya memiliki 1 SMP Negeri, itupun letaknya di daerah Sicanang. Sedangkan di Kecamatan Medan Marelan, dengan 5 Kelurahan justeru memiliki 4 SMP Negeri. Sementara anak-anak yang akan masuk SMP Negeri cukup banyak.

“Demikian juga di Kecamatan Medan Tuntungan dan kecamatan lain yang ada di wilayah pinggiran Kota Medan. Kalau sistem zonasi ini tetap diterapkan, ada anak yang terdzolimi tidak bisa masuk ke sekolah negeri,” imbuhnya.

Rajuddin menambahkan, pada pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebadayaan (Permendikbud) No 14 tahun 2018, menegaskan untuk masing-masing daerah di kabupaten/kota dipersilakan mencari cara sendiri. Artinya, masih ada ruang bagi kabupaten/kota untuk menerapkan cara sendiri dalam PPDB ini, sehingga tidak murni harus menggunakan sistem zonasi.

“Dinas Pendidikan Kota Medan tidak menerapkan pasal 14 ayat 2 tersebut. Dinas Pendidikan Kota Medan masih terlalu kaku dalam menyikapi Permendikbud ini. Banyak temuan di lapangan, anak yang dekat dengan sekolah tapi tidak lulus. Dinas Pendidikan Kota Medan harus juga melihat prestasi anak. Semua anak berhak dan layak masuk ke sekolah negeri. Jadi, kebijakan itu harus ditunjau ulang,” tambahnya. 

 

 

 

 

-a1/woc-

 




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)