Rabu, 24 Januari 2018 - 16:47:04 WIB
DPRD Minta Pemko Tegas Soal Denda Proyek 2017 Telat Selesai
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Medan - Dibaca: 75 kali

Medan (wartamedan.com) -

 

DPRD Medan meminta Pemko Medan tegas menerapkan denda kepada pelaksana proyek tahun 2017 yang terlambat selesai. Pasalnya, hingga Januari 2018 masih ada pembangunan infrastruktur di Medan yang belum tuntas.

Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong, mengatakan pembangunan drainase merupakan program penting dan harus segera dituntaskan. “Kalau kita melihat, bagaimana program itu segera selesai. Mengenai keterlambatan, ada mekanisme denda dikenakan bagi pemborong,” kata Parlaungan di Medan, Senin (22/1/2018).

Disebutkanya, pelaksana proyek atau pemborong yang tidak bisa mengerjakan program tepat waktu sesuai dengan kontrak, wajib membayar denda keterlambatan paling banyak 5% dari nilai proyek. “Kalau memang ada keterlambatan, Pemko Medan harus tegas soal denda ini. Ada aturan yang mengikat,” katanya.

Senada dengan itu anggota Komisi D, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengatakan jika keterlambatan dikarenakan kelalaian pemborong, wajib dikenakan denda. “Kalau sudah ada adendum, karena hal teknis, denda tidak dikenakan,” katanya.

Paul menyayangkan, adanya keterlambatan pengerjaan proyek. Keterlambatan ini tidak terlepas dari lambanya pengesahan perubahan APBD Medan 2017. “Kalau P (perubahan APBD) cepat, mulai bulan tujuh kan sudah bisa langsung dilaksanaan. Ini menunjukkan ketidakserusan dalam menjalankan program,” katanya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Irwan Ritonga, memastikan belum ada pembayaran untuk program yang belum selesai dikerjakan. “Kalau belum selesai, mana berani kita bayar,” katanya.

Diakui, jika masih ada program tahun 2017 yang belum dibayarkan. Menurutnya, program itu akan masuk dalam APBD atau PAPBD 2018, tanpa merubah akun, nilai belanja modal dan barang sesuai dengan rincian anggaran biaya (RAB).

Menurutnya, jika pekerjaan selsai dan dilaporkan sebelum pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih menungkinkan dimasukkan dalam APBD Medan 2018. Akan tetapi, jika melampaui waktu tersebut, akan masuk dalam pendahuluan Perubahan APBD Medan tahun 2018.

Ditegaskanya, program yang tidak selesai di tahun anggaran berjalan, akan dikenalakan denda keterlambatan, yakni paling banyak 5% dari nilai proyek. “Saya tidak tahu satu-persatu proyek mana. Karena belum masuk laporannya,” kata Irwan.

 

 

 

 

-a1/sbc-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)