Senin, 24 Juli 2017 - 03:39:39 WIB
Pengamat: UU Pemilu Jangan Cabut Kekhususan Aceh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 278 kali

Medan (wartamedan.com) -

Pengamat politik hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra, menyayangkan adanya pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu saat ini yang mencabut kekhususan Aceh dan menyatakan tidak berlaku.

"Ketentuan itu terdapat di dalam Pasal 571 huruf D UU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna beberapa hari lalu," ujar Erlanda Juliansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Mingggu 23 Juli 2017.

Di dalam Pasal 571 huruf D disebutkan bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 Ayat (1), (2), serta (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keseluruhan pasal yang disebutkan di dalam Pasal 571 huruf D itu berkaitan erat dengan penyelenggara pemilu di Aceh yakni Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) dan Panwaslih Aceh, yang menurut pembentuk harus dicabut dan disesuaikan dengan UU Pemilu.

Padahal, menurut Erlanda, pembentuk UU di sini sepertinya keliru memahami asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sehingga bisa terjadi penggerusan terhadap pasal-pasal yang menjadi domain dari kekhususan Aceh.

"Aceh itu kan khusus, KIP itu hanya ada di Aceh lho, walaupun secara esensi pekerjaannya merupakan bahagian yang tidak terpisahkan oleh KPU pusat, namun itu adalah kekhususan Aceh dan itu hasil dari perdamaian Aceh, toh pembentuk undang-undang tinggal menghormati kekhususannya saja kan bisa, kan selama ini juga tidak inkonstitusional jadi jangan asal cabut-cabut pasal seperti itu dong," lanjut dia.

Terlebih lagi hal yang dipersoalkan dan dicabut itu terkait dengan jumlah komposisi komisioner KIP Aceh dan masa kerja anggota KIP Aceh dan Panwaslih Aceh, dan itu tidaklah terlalu esensial dari penyelenggaraan pemilu di Aceh.

"Kalau mau diperbaiki demi penyempurnaan pemilu ke depannya, mekanisme pemilihan komisioner penyelenggara pemilu di DPRA itu lebih esensial untuk ditinjau ulang kembali apakah itu sudah tepat atau tidak, karena itu terkait netralitas penyelenggara kedepannya, namun ingat tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPRA untuk mendapatkan pertimbangannya," kata dia.

Di dalam UUPA itu sudah sangat jelas mengatur bahwa terkait dengan kekhususan Aceh itu DPR seharusnya berkonsultasi dan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terlebih dahulu sebelum kemudian merumuskan peraturan yang berkaitan dengan Aceh kedalam suatu rancangan undang-undang.

Ia mengatakan, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 269 UUPA itu kan sudah mengatur tentang konsultasi untuk mendapatkan pertimbangan DPRA terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Aceh.

"Jadi DPR seharusnya jangan asal main cabut dan menyatakan tidak berlaku seperti itu. Ada mekanisme konstitusional yang seharusnya dipahami oleh para pembentuk undang-undang bahwa Aceh itu adalah daerah yang bersifat istimewa dan khusus,dan negara harus menghormatinya, karena itu amanat konstitusi didalam Pasal 18 A ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (1)," kata dia.

Jadi seharusnya pembentuk undang-undang bisa menyesuaikan terlebih dahulu dan mengkonsultasikan dengan Pemerintah Aceh dan DPRA.

Menurut dia, di sini sesungguhnya kejelian pembentuk undang-undang itu diuji, sebelum undang-undang itu disetujui melalui sidang paripurna, jauh sebelum itu bisa dilakukan "legislative review" oleh pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi rancangan undang-undang itu terlebih dahulu, apakah undang-undang ini telah memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang baik atau tidak, dan bagaimana aspek filosofis dan historis pembentukan undang-undangnya, sudah sesuai apa belum, jadi jangan asal cabut-cabut saja.

Jangan sampai nanti UU yang dihasilkan pembentuk undang-undang ini malah harus berpolemik terlebih setelah diberlakukan, dan berujung ke judicial review oleh mahkamah konstitusi, tentu itu tidak akan baik bagi penyempurnaan undang-undang itu sendiri secara kualitas.

"Pencabutan norma pasal yang diatur didalam undang-undang itu kan ada mekanismenya tidak bisa asal cabut seperti itu, pembentuk undang-undang itu memang berhak mencabut ketentuan undang-undang yang lain namun yang setingkat dengan undang-undang tersebut dan memperhatikan aspek hukumnya apakah undang-undang itu berlaku umum atau berlaku khusus, jadi tidak boleh asal cabut, kalaupun tetap mau mencabut ada mekanismenya melalui judicial review ke mahkamah konstitusi, atau lakukan perevisian terhadap undang-undang induknya apabila dianggap memiliki kelemahan dan itu diizinkan secara konstitusi kita," ujarnya.

 

 

-a1/okz-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)