Kamis, 23 Maret 2017 - 19:27:12 WIB
DPRD Medan : Stop Renovasi Gedung Eks Bank Duta di Jalan Pemuda
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Medan - Dibaca: 293 kali

Medan (wartamedan.com) -

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Medan Hendra DS mendesak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan segera menstanvaskan bangunan eks Bank Duta samping Bank Panin di Jalan Pemuda, Medan, Sumatera Utara. Pasalnya, diketahui renovasi bangunan tidak memiliki Surat izin Mendirikan Bangunan (SIMB).
 
Hal tersebut ditegaskan Hendra bersama Anggota Komisi D DPRD Medan Ibnu Ubayd Dilla saat melakukan peninjauan lapangan bangunan tanpa izin di Jalan Pemuda, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Rabu (22/3/2017).

Hendra menyayangkan pihak pengembang tidak mengindahkan peraturan sehingga Pemko Medan mengalami kebocoran Pendapatan Asli daerah (PAD) dari retribusi SIMB.    
 
“Kita minta Dinas PKPPR segera menindak bangunan tersebut. Sebelum menyelesaikan izin, aktivitas pembangunan harus dihentikan,” tegas Hendra.

Saat berlangsung peninjauan, Hendra langsung menyarankan kepada mandor bangunan supaya mengurus izin dulu baru dilaksanakan pembangunan.
 
Ditambahkan Hendra, terkait kondisi di lapangan, Komisi D DPRD Medan akan memanggil pihak pengusaha untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Medan. Pemanggilan juga dilakukan kepada Dinas PKPPR, Camat dan Lurah untuk dimintai keterangan.   
 
Sementara itu Anggota DPRD Ibnu Ubayd Dilla mengatakan, pihak pengembang harus bertanggung jawab terkait rehab bangunan. Bahkan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mempertanyakan aset bangunan yang diketahui milik Kementerian Keuangan sementara di lapangan dikuasai oknum tertentu.
 
Ditambahkan Ubayd, selain pihak pengembang diharuskan untuk mengurus SIMB, juga disarankan menyelesaikan ganti rugi kepada pihak pedagang yang sebelumnya menempati lokasi. Sebab, pedagang yang bernama Miswar mengaku baru saja mengeluarkan biaya untuk perbaikan tempat dagangan namun tiba-tiba diusir. Padahal Miswar mengaku sudah mengeluarkan dana sekitar Rp100 juta.
 
Bukan itu saja, Ubayd menuding ada oknum pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat masalah sewa menyewa lahan bangunan. Bahkan, kepemilikan aset gedung tersebut patut dipertanyakan. Untuk itu, oknum yang terbukti melego aset bahkan menyewakan gedung supaya diusut tuntas.

 

 

 

-a1/wci-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)