Rabu, 28 September 2016 - 16:11:45 WIB
Dedi: pemerintah Inkonsistensi Terhadap Percepatan Pembangunan Daerah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Nasional - Dibaca: 1643 kali

Medan (wartamedan.com) -

Anggota DPD RI Komite IV, Dedi Iskandar Batubara, kecewa terhadap kebijakan terkait penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016, untuk Sumatera Utara (Sumut) yang terdapat 12 Kabupaten/Kota dan juga Pemprov Sumut, dalam rapat komite IV, pada hari Rabu (21/9/2016) kemarin.

“Peraturan menteri keuangan ini menurut saya adalah bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap percepatan pembangunan daerah. Pemerintah daerah sangat menggantungkan diri pada DAU yang bersumber dari APBN 80-90%. Awalnya Pemerintah pusat berjanji tidak akan melakukan pemotongan dana transfer, termasuk DAU dan Dana Desa,” kata Dedi, Kamis (22/9).

Senator asal Sumut ini menghiumbau pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi. Bagi Dedi, pemotongan ataupun penundaan anggaran di Kemenkeu akan berpengaruh pada penyusunan anggaran daerah.

“Kejadian ini tidak boleh berulang di tahun 2017, pemerintah harus dapat menyusun APBN yang berkepastian, program-program daerah yang sumber biayanya dari APBN pasti sulit dilakukan bila pemerintah melakukan pemotongan anggaran. Sementara daerah yang menyusun APBD nya pasti menghitung pemasukan dana transfer pusat,” tegasnya.

Dedi juga mengingatkan pemerintah agar realistis dalam menghitung pemasukan. Seperti halnya masalah pengampunan pajak, menurutnya target pemerintah terlalu muluk-muluk, sementara angka yang diperoleh hingga hari ini masih sangat kecil.

“Pemerintah pusat jangan terlalu yakin, contoh kasus saja, ekspektasi pemerintah terhadap masuknya dana repatriasi dari pengampunan pajak, ini kita di bawa pada alam “seolah-olah”. Katanya daftar nama sudah ada di kantong presiden, potensinya 3500 triliun, tapi targetnya cuma 165 triliun, ini kan aneh. Faktanya saat ini baru masuk sekitar 40 triliun,” tutupnya.

Seperti diketahui, melalui Menkeu, pemerintah pusat memotong Rp 133,8 triliun APBN tahun 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Pemerintah beralasan terhadap realisasi APBN selama 2014 hingga 2015, dan penerimaan kas negara yang cenderung menurun, seperti penerimaan pajak, harga komoditas, ekspor-impor dan lain sebagainya.

 

 

 

 

-a1/smc-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)