Kamis, 18 Agustus 2016 - 02:19:16 WIB
F-Demokrat: Jatah BBM Dihapus, Tak Usah Kecewa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Medan - Dibaca: 1443 kali

Medan (wartamedan.com) -

Penghapusan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perawatan Mobil Dinas (Mobnas) bagi anggota DPRD Kota Medan masih terus menjadi perbincangan. Pasalnya, masih terjadi pro kontra di kalangan anggota dewan sendiri.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Drs Herri Zulkarnain MSi, anggota dewan tidak perlu kecewa, apalagi cengeng soal penghapusan jatah BBM itu. "Setiap anggota dewan yang sudah disumpah, harusnya bisa menjalankan amanah rakyat tanpa harus mendapatkan fasilitas. Kenapa harus merengek-rengek dan cengeng untuk mendapatkan fasilitas? dicabut atau tidak fasilitas itu, harus siap membantu, membela dan mengawasi pembangunan di Kota Medan," ungkap Herri Zulkarnain, kepada wartawan, Rabu (17/8).

Para legislator di mata masyarakat, kata Herri, merupakan orang-orang yang mampu, baik dari segi pemikiran maupun finansial. "Jangan menjadi alasan tidak dapat BBM, tidak dapat servis mobil, membuat kendur pekerjaan anggota dewan menjalankan fungsi pengawasannya," tegas anggota Komisi A ini.

Bahkan, sebut legislator dari Dapil III ini, pada saat kampanye menyampaikan orasi politiknya, anggota DPRD berjanji untuk menjalankan amanah rakyat. "Bahkan, janji itu diperkuat saat disumpah ketika pelantikan. Jadi, jangan merengek-rengek, mau diambil pun fasilitas silahkan berbuat yang terbaik untuk rakyat," katanya.

Herri juga menyesalkan sikap dari para koleganya menyikapi ketentuan baru BPK Sumut ini. "Fraksi Partai Demokrat mendukung ketentuan ini. Apalagi kami sudah diberikan hak oleh rakyat untuk mengawasi dan memonitor pembangunan di Kota Medan. Jangan kita terlena karena tidak dapat apa-apa, kita langsung malas, ya kan. Ya ini sudah menyalahgunakan atau mencoreng kepercayaan rakyat kepada kita," pungkasnya.

Diketahui, sejak Juli 2016 Pemerintah Kota Medan menghapuskan jatah BBM dan perawatan Mobnas bagi anggota DPRD Kota Medan. Hal ini berdasarkan rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumut kepada Pemko Medan.

 

 

 

a1/sbc-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)