Senin, 18 Mei 2015 - 17:12:38 WIB
Nasib ARB Dan Djan Faridz Di Tangan Jokowi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 477 kali

Medan (wartamedan.com) -

Nasib Partai Golkar Aburizal Bakrie dan PPP Djan Farridz kini berada di tangan Jokowi. Ini pemicunya soal perubahan UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bila Jokowi setuju perubahan UU Pilkada, nasib dua partai era Orde Baru ini bakal ikut Pilkada 2015 ini. Mengapa?

Persetujuan Presiden Jokowi dalam perubahan UU No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah (pilkada) menjadi kunci realisasi atas rencana perubahan UU Pilkada yang disuarakan DPR khususnya dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan DPR RI direncanakan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (18/5/2015) awal pekan depan. "Kami yang penting dasar Pilkada harus ada kepastian. Kalau tidak pasti, efeknya sebanyak 269 pilkada bisa terancam, itu saja," ujar Fahri Hamzah saat ditemui di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Menurut Fahri, selain membahas soal rencana revisi UU Pilkada, dalam rapat konsultasi DPR dan Presiden juga akan dibahas soal penyerapan anggaran serta pelambatan ekonomi di kuartal pertama pemerintahan Jokowi. "Kami akan jelaskan ke pemerintah tentang peran pemerintah banyak dalam urusan legislasi. Presiden harus tekan anak buahnya agar mempercepat proses legislasi," kata Fahri.

Saat ditanya tentang potensi UU Pilkada hasil revisi nanti akan diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Fahri mempersilakan bila ada pihak yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya. "Terserah saja. Penting disatukan dulu pandangan awal," tegas Fahri.

Harapan Fahri adanya satu suara di internal DPR sepertinya bakal mimpi di siang bolong. Fakta politiknya di internal DPR terjadi pandangan yang berbeda dengan posisi diametral antara Koalisi Indonesia Hebat ((KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Fakta ini diprediksikan bakal mengganjal ambisi DPR untuk melakukan perubahan UU Pilkada.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku optimistis atas rencana perubahan UU Pilkada. Menurut dia, perubahan ini untuk merespons partai politik yang dilanda konflik. "Revisi ini bukan hanya untuk kebutuhan sesaat saja tapi juga untuk jangka panjang," kata Bambang di Jakarta, Jumat (15//5/2015).

Menurut Bambang, keikutsertaan parpol peserta pemilu dalam Pilkada adalah suatu keniscayaan yang dijamin UU. Namun persoalan yang harus dicarikan solusinya, menurut Bambangg, manakala ada parpol yang memiliki dualisme kepengurusan. Menurut dia, UU belum mengatur soal putusan sela terhadap konflik partai. "Nah, UU yang ada belum mengatur hal tersebut. Akan menjadi debatabel yang tidak akan ada ujungnya," sambung Bambang.

Perubahan UU Pilkada yang didorong DPR ini dituding untuk mengakomodasi kepentingan politik Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan PPP pimpinan Djan Faridz. Seperti diketahui, perkara yang diajukan PPP kubu Djan Faridz di PTUN Jakarta memenangkan kubu ini. Saat ini, pihak pemerintah dan Romahurmuziy mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sedangkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie tengah menanti putusan PTUN Jakarta. Saat sidang perdana di PTUN, Hakim PTUN memutuskan putusan sela bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait SK Kepegurusan Agung Laksono ditunda pelaksanaannya. Sikap Jokowi atas rencana perubahan UU Pilkada ini secara tidak langsung menentukan nasib politik Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan PPP kubu Djan Faridz.

 

 

 

 

 

-a1/inl-




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)